Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah mengeluarkan pernyataan tegas terkait kasus pemagaran laut yang terjadi di Tangerang, Banten. Anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan, menekankan pentingnya tindakan tegas dari aparat penegak hukum terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam proyek pemagaran laut yang dianggap ilegal ini. Pernyataan ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi untuk membongkar pagar laut yang telah mengganggu aktivitas nelayan dan merusak lingkungan.

Latar Belakang Kasus

Pagar laut yang membentang lebih dari 30 kilometer di pantai utara Tangerang telah menjadi sorotan publik dan pemerintah. Pagar ini diduga dibangun tanpa izin dan menghalangi akses nelayan untuk melaut. Johan Rosihan menyatakan bahwa pemagaran laut tersebut melanggar Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ia menegaskan bahwa tindakan tegas harus diambil untuk menegakkan hukum dan melindungi kepentingan masyarakat, terutama nelayan yang terdampak.

Tindakan Pemerintah

Pemerintah melalui TNI Angkatan Laut (AL) telah melakukan pembongkaran pagar laut tersebut. Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto, yang memimpin proses pembongkaran, menyatakan bahwa tindakan ini dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto. “Kami hadir di sini untuk membuka akses bagi para nelayan yang akan melaut,” ujarnya. Proses pembongkaran ini melibatkan sekitar 600 personel TNI AL dan masyarakat setempat, menunjukkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan warga dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.

Tuntutan DPR

Johan Rosihan menegaskan bahwa DPR akan terus memantau perkembangan kasus ini dan meminta aparat untuk tidak ragu dalam menjatuhkan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemagaran laut ilegal ini. Ia juga menekankan pentingnya menemukan dalang di balik proyek ini dan menuntut mereka untuk bertanggung jawab atas biaya pembongkaran. “Harus dicari siapa dalang penanggung jawab pembuatan pagar laut ini, mereka harus bertanggung jawab atas seluruh biaya pembongkaran,” tegasnya.

Pentingnya Penjagaan Laut

Kasus pemagaran laut di Tangerang ini diharapkan menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk lebih serius dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Johan menambahkan bahwa laut Indonesia membutuhkan penjagaan yang ketat, bukan birokrasi yang berbelit-belit. “Jadikan kasus pagar laut ini sebagai puncak gunung es yang menyadarkan kita bahwa laut itu butuh penjagaan,” ujarnya. Hal ini penting agar wilayah laut dan pesisir Indonesia menjadi tempat yang aman bagi para nelayan dan masyarakat pesisir.

DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendukung tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam pemagaran laut ilegal di Tangerang. Dengan adanya instruksi dari Presiden Prabowo Subianto dan dukungan dari aparat penegak hukum, diharapkan kasus ini dapat diselesaikan dengan baik dan menjadi contoh bagi pelanggaran serupa di masa depan. Penjagaan terhadap kedaulatan laut Indonesia harus menjadi prioritas, demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.